TECHOpenAI Disebut Siapkan 5 Persen Saham untuk Pemerintah AS, Ada Apa di Baliknya?
Kabar yang beredar belakangan ini cukup mengejutkan: OpenAI dilaporkan sedang menjajaki opsi menyerahkan 5 persen kepemilikan sahamnya kepada pemerintah Amerika Serikat. Menurut laporan Financial Times, pembicaraan ini masih berlangsung dan ditujukan untuk membangun hubungan yang lebih akrab dengan pemerintahan yang sedang berkuasa, sekaligus meredam kegelisahan politik soal dampak ekonomi dari teknologi AI yang mereka kembangkan.
Angka 5 persen ini bukan angka kecil. Forbes mencatat bahwa nilai saham yang dimaksud bisa mencapai puluhan miliar dolar AS, mengingat valuasi OpenAI yang terus menanjak. Tapi yang menarik, proposal ini datang bukan cuma sebagai gestur politik biasa — ada skema yang lebih besar di baliknya.
Dana Warga Ala Alaska
Sam Altman, CEO OpenAI, dikabarkan mengajukan ide pembentukan dana investasi nasional yang meniru model Alaska Permanent Fund, menurut laporan Axios. Untuk yang belum familiar, Alaska Permanent Fund adalah dana kekayaan negara bagian yang mengelola pendapatan dari minyak dan membagikan dividen tahunan langsung ke setiap warga Alaska.
Kalau skema serupa diterapkan untuk industri AI, saham-saham perusahaan teknologi besar — termasuk OpenAI — akan dikelola oleh semacam wali amanat pemerintah, dan keuntungannya disalurkan sebagai dividen ke warga negara AS secara langsung. Idenya sederhana: kalau AI benar-benar akan mengguncang lapangan kerja dan struktur ekonomi seperti yang banyak diramalkan, maka publik juga berhak mendapat bagian dari keuntungannya, bukan cuma menanggung dampaknya.
Kenapa Sekarang?
Waktu munculnya wacana ini tidak lepas dari tekanan yang dihadapi OpenAI. Forbes menyoroti bahwa perusahaan tengah menghadapi pengawasan ketat terkait kebutuhan daya listrik untuk pusat data yang mereka bangun secara masif — infrastruktur yang rakus energi dan mulai menimbulkan gesekan dengan komunitas lokal maupun regulator soal penggunaan sumber daya publik.
Di sisi lain, kecemasan soal AI menggantikan pekerjaan manusia terus menguat di ranah politik. Dengan menawarkan kepemilikan saham ke pemerintah dan merancang skema pembagian dividen ke publik, OpenAI seolah mencoba mengubah narasi: dari "perusahaan AI yang mengambil untung sendirian" menjadi "mitra yang berbagi hasil dengan rakyat". Ini strategi yang cukup lihai dari sisi hubungan masyarakat, sekaligus bisa jadi tameng menghadapi regulasi yang lebih ketat ke depannya.
Namun perlu digarisbawahi, ini semua masih sebatas wacana. Forbes menegaskan bahwa proposal ini baru berupa konsep awal yang jauh dari final. Untuk benar-benar terwujud, dibutuhkan persetujuan legislatif dari Kongres AS, dan yang tak kalah penting, keterlibatan perusahaan-perusahaan teknologi besar lainnya — bukan cuma OpenAI sendirian. Kalau cuma satu perusahaan yang ikut skema ini sementara kompetitornya tidak, dampaknya ke ekonomi publik jelas jadi minim.
Belum Ada Kepastian
Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari OpenAI maupun pemerintah AS soal detail teknis proposal ini — berapa lama prosesnya, bagaimana mekanisme pengelolaan dana, atau kapan target realisasinya. Yang jelas, ini menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan AI raksasa mulai berpikir jauh ke depan soal bagaimana caranya tetap dapat izin beroperasi secara leluasa di tengah kekhawatiran publik yang makin besar terhadap dampak sosial dan ekonomi dari teknologi yang mereka ciptakan.
Kalau proposal semacam ini benar-benar berjalan, OpenAI bisa jadi preseden untuk perusahaan AI lain mengikuti pola serupa: bagi saham, bagi dividen, kurangi gesekan dengan regulator. Tapi kalau cuma berhenti di meja diskusi, ya wajar juga — mengingat besarnya kompleksitas legislatif dan kepentingan bisnis yang harus diselaraskan dulu.